Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos) memicu polemik luas di tengah masyarakat dan kalangan legislatif.
Ide tersebut dinilai kontroversial karena menyentuh ranah hak asasi manusia dan kebijakan kependudukan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, secara tegas menyoroti ide Dedi Mulyadi ini. Ia menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada pembahasan di Komisi VIII yang mengaitkan program bansos dengan metode pengendalian kelahiran seperti vasektomi.
“Idenya Kang Dedi ini, ya mungkin ide kalap lah ya,” kata Marwan pada Minggu (4/5/2025).
Menurut Marwan, usulan tersebut mencerminkan tekanan berat dalam menghadapi persoalan kemiskinan yang kompleks.
Ia menilai bahwa beban pemerintah dalam memberdayakan masyarakat tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin yang terus meningkat.
“Kalapnya itu karena terlalu berat beban kita mengenai urusan sosial. Angka kemiskinan dengan kemampuan kita untuk memberdayakan itu tidak sebanding,” ujarnya.
Apakah Vasektomi Efektif dalam Pengendalian Penduduk?
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2024).Marwan mengingatkan bahwa urusan pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Ia menilai bahwa sejarah pengendalian kelahiran di Indonesia sudah membuktikan keberhasilan tanpa harus menempuh jalur vasektomi.
“Sekalipun tidak dengan vasektomi, dalam sejarah BKKBN-an kita, itu kelihatannya berhasil. Berhasilnya itu, ada satu jargon pada dahulu masa Orde Baru, cukup dua anak. Itu berhasil tanpa vasektomi,” jelas Marwan.
Menurut Marwan, pengentasan kemiskinan akan lebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerintah perlu menyediakan akses permodalan, lapangan pekerjaan, serta pemanfaatan data keluarga miskin secara akurat dan terintegrasi.
“Pemerintah seharusnya bisa menargetkan penurunan jumlah keluarga miskin tiap tahun, agar program bansos tidak stagnan dan hanya memelihara kemiskinan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga hak asasi manusia dalam perumusan kebijakan. Menurutnya, vasektomi sebagai syarat bansos menyentuh ranah yang sensitif dan bisa menimbulkan resistensi publik.
