Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah berencana untuk membuat kebijakan yang mewajibkan penerima bantuan sosial (bansos) mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi itu berencana mewajibkan peserta bansos di provinsinya menjadi bagian dari program KB terutama KB pria Vasektomi.
Langkah itu dilakukan untuk menekan kehamilan dalam sebuah keluarga agar tidak memiliki banyak anak.
Sebab, selama ini bantuan pemerintah terus menumpuk pada satu keluarga yang jumlah anggotanya tidak terkendali.
“Makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” kata Kang Dedi dikutip dari Kompas TV, Selasa (29/4/2025).
Sehingga, kata dia, bantuan pemerintah bisa dialihan untuk membangun rumah sederhana, sambungan listrik baru, hingga beasiswa.
Tuai pro-kontra
Usulan vasektomi menjadi syarat bagi masyarakat Jabar untuk bisa mendapatkan bansos tidak lepas dari pro-kontra.
Di satu sisi, ada pihak mendukung langkah ini karena dinilai sebagai upaya strategis untuk membantu mengelola pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, ada yang mengkritik kebijakan itu salah satunya karena bisa menimbulkan ketidakseimbangan demografi. Populasi yang menyusut atau menua secara cepat dianggap dapat menyebabkan beban ekonomi berpindah ke generasi muda yang semakin sedikit.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), John Eddy Junarsin, menilai bahwa wacana menjadikan program KB vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat kurang tepat, meskipun memiliki niat yang baik.
Menurut Eddy, jumlah penduduk justru menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mendorong konsumsi rumah tangga sebgai komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, populasi usia muda juga memiliki peran strategis dalam mendukung investasi dan ekspor dalam negeri.
“Memang jumlah penduduk yang besar membawa tantangan, tetapi di sisi lain, mereka juga merupakan sumber daya yang berharga,” ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).
Ia menyadari bahwa negara dengan jumlah penduduk besar menghadapi tantangan serius, seperti terbatasnya lapangan kerja dan meningkatnya kesenjangan ekonomi.
Namun, Eddy menekankan bahwa jika dikelola dengan baik, penduduk bisa menjadi kekuatan luar biasa dalam bidang ekonomi, politik, teknologi, bahkan pertahanan.
