Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memilih tidak berkomentar terkait usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin “menyekolahkan” siswa bermasalah di barak militer mulai 2 Mei 2025.
Mu’ti mengungkapkan, hingga saat ini Dedi Mulyadi belum berkomunikasi atau berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait program tersebut.
“Enggak, enggak (komunikasi ke pemerintah pusat), jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media. Justru, kami no comment dulu soal itu,” ujar Mu’ti saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti meminta agar pertanyaan terkait program pendidikan karakter berbasis barak militer itu diarahkan terlebih dahulu kepada para pakar atau ahli pendidikan.
Ia menegaskan enggan berandai-andai atau berasumsi mengenai kemungkinan dukungan pemerintah pusat terhadap usulan tersebut.
“No comment dulu. Teman-teman wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya,” kata Mu’ti.
Program Pendidikan Karakter Barak Militer
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana pendidikan karakter berbasis barak militer untuk siswa-siswa bermasalah.
Program ini akan digelar di beberapa wilayah rawan di Jawa Barat bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Dalam pelaksanaannya, siswa yang terpilih akan mengikuti program pembinaan di 30 hingga 40 barak militer yang telah disiapkan.
Peserta akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orangtua, dengan prioritas pada siswa yang dinilai sulit dibina, terindikasi terlibat pergaulan bebas, atau melakukan tindakan kriminal.
Program pendidikan karakter ini direncanakan berlangsung selama enam bulan untuk setiap siswa
