Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya budaya sebagai dasar dalam membangun sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam kuliah umum bertajuk “Nilai-nilai Budaya dan Tata Kelola Pemerintahan” di Auditorium Gedung IX Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI), Kampus Depok, pada Selasa (27/5/2025).
Dalam pemaparannya, Dedi menyebutkan, pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan membutuhkan fondasi nilai budaya yang kokoh.
Dirinya mengajak masyarakat memahami serta menghidupkan kembali warisan leluhur (karuhun) sebagai bagian dari identitas dan arah masa depan bangsa.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan menghormati akar budayanya. Bahasa Sunda, misalnya, mengenal tingkatan silsilah leluhur yang sangat rinci, dari aki, nini, buyut, yang menunjukkan kedalaman penghormatan terhadap masa lalu. Hubungan ini tidak boleh terputus, karena di sanalah letak kekuatan nilai dan jati diri,” ungkap Dedi dalam siaran pers, Rabu (28/5/2025).
Baginya, kebudayaan bukan hanya terkait seni atau tradisi, melainkan juga sistem nilai yang membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat.
Nilai-nilai lokal seperti “mipit kudu amit, ngala kudu bebeja” (mengambil harus izin, meminta harus bicara) mencerminkan etika sosial dan keseimbangan antara manusia dengan alam, sebuah prinsip yang sangat relevan dalam pembangunan yang inklusif.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya merancang kebijakan publik yang berlandaskan rasa, cinta, dan penghormatan terhadap kehidupan. Alam, menurutnya, bukanlah objek yang bisa dieksploitasi, melainkan entitas yang harus dirawat dengan bijaksana.
“Alam memiliki nilai-nilai spiritual yang harus kita jaga, karena alam merupakan bagian dari filosofi kebudayaan Nusantara yang sangat relevan dalam konteks pembangunan saat ini,” tambah Dedi Mulyadi.
Sementara itu, Rektor UI, Prof. Dr. Heri Hermansyah, menyampaikan apresiasi atas materi kuliah yang disampaikan Dedi Mulyadi. Kuliah umum KDM merupakan simbol kolaborasi yang kuat antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam memperkuat nilai-nilai lokal dalam tata kelola pemerintahan.
“Sejak Kang Dedi Mulyadi dilantik sebagai gubernur, kita telah menyaksikan begitu banyak program dan langkah out of the box yang melibatkan tata nilai, budaya, dan karakter,” jelas Heri.
Menurut Heri, pendekatan perubahan yang tidak melupakan strategi kebudayaan bisa menjadikan hasil pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Jawa Barat.
Hal ini selaras dengan semangat UI yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan berakar pada budaya.
Pada kesempatan itu, Dedi Mulyadi juga mengingatkan bahwa dunia akademik sering kali terlalu mengandalkan filsafat Barat seperti Plato dan Socrates tanpa memperhatikan konteks lokal.
Ia mendorong agar ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan akar kebudayaan sendiri, dengan menekankan bahwa ilmu science harus memiliki rasa dan cinta, tidak hanya fokus pada metodologi tetapi juga pada makna.
Sebagai contoh konkret, Dedi Mulyadi memaparkan kebijakan pendidikan yang mengarahkan siswa untuk berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum sebagai bentuk pembelajaran kedisiplinan dan kebersamaan.
Ia percaya media sosial pun dapat menjadi alat edukasi yang ampuh, asal digerakkan oleh empati dan nilai-nilai luhur.
Dedi Mulyadi berpesan bahwa bangsa ini harus berani “mundur sejenak” untuk menggali kembali akar budayanya sebelum melangkah maju.
“Tanpa fondasi budaya yang kuat, pembangunan hanya akan menjadi eksploitasi tanpa makna,” pungkas Dedi Mulyadi.
