Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mewacanakan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai kritik dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang menyebut kebijakan tersebut tidak realistis dan cenderung bertentangan dengan hukum serta nilai-nilai sosial.
“Saya lihat ini hanya gimik saja agar viral di media sosial,” ujar Ono Surono dalam keterangan pers, Minggu (4/5/2025).
Menurut Ono, vasektomi adalah salah satu metode Keluarga Berencana (KB) yang hingga kini masih menuai kontroversi, terutama dari sisi agama. Ia menyebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga kini masih mengharamkan praktik vasektomi.
“Gubernur tidak bisa memaksakan regulasi apapun apabila bertentangan dengan Undang-Undang. Karena pada saat peserta KB pun dipaksakan, maka akan melanggar hak asasi manusia yang pelakunya akan dijerat oleh pasal-pasal yang khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia,” ujarnya.
Apa Dasar Kritik DPRD terhadap Wacana Ini?
Ono menilai bahwa Dedi Mulyadi tak akan berani merealisasikan kebijakan tersebut. Ia merujuk pada sejumlah program Dedi sebelumnya yang dinilai hanya menjadi wacana tanpa realisasi nyata.
“Misalnya tentang siswa nakal yang harus masuk barak militer, ini kan belum menjadi kebijakan yang menyeluruh, baru dilakukan di Purwakarta. Lalu, terkait pembongkaran bangunan di kawasan Puncak Bogor, dari 12 bangunan hanya 1 yang dibongkar, 11 lainnya cuma disegel. Nah, bangunan bermasalah kan bukan hanya ada di Puncak, ada di Lembang, Garut, Kabupaten Bandung, Subang, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi menurut saya yang dikejar hanya viralnya saja,” ungkapnya.
Kritik lain yang dilontarkan Ono menyasar aspek kewenangan. Ia menilai bahwa kebijakan syarat bansos melalui metode vasektomi sudah melampaui batas kewenangan seorang gubernur.
“Menurut saya kebijakan ini melampaui kewenangannya sebagai Gubernur, bila ingin menentukan syarat-syarat bansos, kecuali, bansos itu dikeluarkan oleh Pemprov Jabar,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Ono menjelaskan bahwa penyaluran bansos merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial. Bila bansos bersumber dari anggaran pusat, maka tidak bisa dimodifikasi syarat penerimanya oleh pemerintah daerah.
Apa Alternatif Solusi untuk Atasi Kemiskinan?
Menurut Ono, bila Dedi Mulyadi benar-benar ingin menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jawa Barat, maka fokus utama seharusnya pada penciptaan lapangan kerja dan perbaikan sistem pendidikan.
“Banyak hal bisa dilakukan, bukan malah membatasi penerima bansos. Karena masih banyak masyarakat yang berkeyakinan bahwa anak itu adalah anugerah Allah SWT. Jadi bila bansos dikaitkan dengan KB malah tidak merata dan menambah kemiskinan,” katanya.
Ono juga menyebut hampir dua juta warga Jawa Barat masih menganggur. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Gubernur fokus membuka lapangan kerja dan meningkatkan rata-rata lama sekolah dari delapan menjadi dua belas tahun.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencananya dalam rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah” di Gedung Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).
Dalam forum itu, ia menyatakan keinginannya agar penerima bantuan sosial di Jawa Barat menjadi peserta program Keluarga Berencana, terutama KB pria atau vasektomi.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Ono Surono Yakin Dedi Mulyadi Tak Berani Terapkan Syarat Vasektomi Penerima Bansos, Ini Saran Dia.
