Wamendagri) Bima Arya mengumumkan bahwa sanksi akan diberlakukan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Sanksi ini mulai efektif pada Senin (28/4/2025) pekan depan. Magang akan dijalankan satu hari setiap minggu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Di hari pertama minggu depan, artinya hari Senin atau awal minggu depan sudah berlaku,” kata Bima Arya saat konferensi pers di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).
Langkah ini merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap Lucky Hakim menyusul pelanggaran protokol administrasi yang dilakukan.
Ia diketahui melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin resmi dari Kemendagri saat libur Lebaran 2025.
Bima Arya menjelaskan bahwa sanksi tersebut diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kemendagri terhadap Lucky Hakim dan sembilan saksi lainnya.
Hasilnya menunjukkan bahwa Lucky tidak memahami aturan yang mewajibkan kepala daerah meminta izin sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.
“(Hasil pemeriksaan) yang kedua, tidak ditemukan adanya penggunaan dari APBD untuk keseluruhan perjalanan dari Bupati Indramayu,” jelas Bima Arya.
Dengan demikian, pelanggaran yang dilakukan bersifat administratif dan bukan terkait penyalahgunaan anggaran.
Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan berupa pembinaan agar yang bersangkutan mendapatkan pemahaman komprehensif tentang tata kelola pemerintahan.
Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Magang Ini?
Sanksi magang dijadwalkan minimal satu hari kerja dalam seminggu selama tiga bulan. Bima Arya juga menyarankan agar Lucky Hakim menggunakan transportasi umum saat melakukan perjalanan dari Indramayu ke Jakarta.
“Sudah ada alokasi anggaran dari Kepala Daerah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Silakan Pak Bupati bisa mengatur sehemat mungkin, seefisien mungkin,” ujar Bima.
“Artinya Pak Bupati bisa saja tidak bermalam, silakan subuh-subuh berangkat dari Indramayu, kembali tengah malam untuk melakukan penghematan dan efisiensi, dan silakan gunakan transportasi publik,” imbuhnya
Namun demikian, saran penggunaan transportasi umum ini tidak bersifat wajib. Pilihan penghematan anggaran diserahkan sepenuhnya kepada Lucky Hakim, dengan tetap menekankan prinsip efisiensi.
Apa Tujuan dari Sanksi Ini?
Menurut Bima Arya, sanksi magang bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari upaya pembinaan.
