Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menambah dua kategori baru yang akan dikirim ke barak militer untuk menjalani pembinaan, yakni warga bermasalah dan kelompok yang ia sebut sebagai “orang gemulai”.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu (4/5/2025), Dedi mengungkapkan bahwa warga yang dianggap bermasalah adalah mereka yang kerap terlibat dalam aktivitas seperti mabuk-mabukan, nongkrong di pinggir jalan, dan tawuran.
“Yang suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, mabuk-mabuk, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Walaupun ditindak pidana, malah tingkat kejahatannya naik signifikan,” jelasnya.
Dedi menilai bahwa pola penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran ringan sering kali tidak efektif.
Oleh karena itu, pendekatan berbasis pendidikan karakter dengan gaya militer diharapkan dapat menjadi solusi.
“Jadi nanti bukan hanya kenakalan remaja saja yang saya tangani, tetapi kenakalan dewasa juga,” imbuhnya.
Pernyataan Dedi mengenai rencana mengikutsertakan “orang gemulai” dalam program ini juga memicu perhatian. Ia menyebutkan bahwa usulan tersebut muncul dari komentar warganet di media sosial.
“Memang ada tuh komentar di media sosial, ‘Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap.’ Ya bisa saja, yang penting ini kan fokus dulu deh, yang bikin resah. Kriminalnya sudah pembunuhan,” ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (5/5/2025).
Namun demikian, Dedi menegaskan bahwa untuk saat ini, prioritasnya masih tertuju pada pelajar SMP dan SMA yang dinilai membutuhkan pembinaan karakter.
Bagaimana Mekanisme dan Durasi Program Ini?
Program pendidikan militer bagi pelajar sudah mulai dijalankan sejak Jumat (2/5/2025). Gubernur Dedi menggandeng TNI-Polri untuk memberikan pelatihan karakter di 30 hingga 40 barak khusus yang disiapkan di berbagai daerah.
Durasi pelatihan berlangsung selama enam bulan dan peserta dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orangtua.
Dedi menegaskan bahwa mereka yang diprioritaskan adalah siswa yang sulit dibina atau memiliki indikasi keterlibatan dalam perilaku menyimpang.
“Mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah, cuma gurunya aja ngajarnya di sana,” kata Dedi saat meninjau program tersebut.
Terkait legalitas program, Dedi menegaskan bahwa landasannya berasal dari kesediaan orang tua yang memberikan izin melalui surat pernyataan bermaterai.
“Kalau bicara payung hukum, kan yang menyerahkan orangtuanya. Dalam bentuk surat keterangan bermeterai,” tegasnya.
