Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana baru: keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) akan menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin menerima berbagai bantuan dari Pemprov Jabar, termasuk beasiswa dan bantuan sosial lainnya.
Dedi menegaskan, langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata, bukan hanya terpusat pada satu keluarga.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, dikutip dari Antara, Senin (28/4/2025).
“Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” lanjutnya.
Biaya Besar untuk Persalinan Jadi Salah Satu Pertimbangan
Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi sesar dengan biaya sekitar Rp25 juta per tindakan.
“Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” ujarnya.
Gagasan ini juga ia sampaikan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancage Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat.
Rapat itu turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Di hadapan para pejabat, Dedi menegaskan bahwa program KB, khususnya KB pria dengan metode vasektomi (MOP), akan dijadikan syarat menerima bantuan.
Alasannya, banyak keluarga prasejahtera yang tetap memiliki banyak anak, padahal penghasilan mereka terbatas.
“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak,” tutur Dedi.
Ia bahkan membagikan pengalaman pribadinya.
“Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya, saya bertemu dengan orangtuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11,” ungkapnya.
Bantuan Akan Terintegrasi dengan Program KB
Menurut Dedi, berbagai bantuan seperti sambungan listrik baru, beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), dan bantuan sosial lainnya akan diberikan hanya kepada masyarakat yang sudah ikut program KB.
“Ada sekitar 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh, tetapi harus KB dulu,” tegasnya.
