Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap konsisten dengan kebijakannya yang melarang seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov Jabar untuk menggelar rapat atau kegiatan dinas di hotel.
Padahal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memberi lampu hijau untuk kegiatan tersebut.
Menurut Dedi, keputusan itu bukan semata soal penghematan, tetapi juga sebagai bentuk empati terhadap daerah-daerah dengan kondisi fiskal yang tertinggal. Ia mencontohkan Kabupaten Pangandaran yang kesulitan membayar tunjangan pegawai selama berbulan-bulan.
“Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya kalau ketemu saya suka menangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan enggak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya,” kata Dedi, Jumat (13/6/2025).
Ia menyoroti ketimpangan pengelolaan anggaran antara daerah maju dan wilayah pinggiran. Kota-kota besar dengan infrastruktur pariwisata yang mapan bisa memperoleh pendapatan besar tanpa merusak lingkungan.
Namun berbeda halnya dengan daerah yang menggantungkan ekonomi pada galian C atau eksploitasi hutan, yang justru mengalami kerusakan lingkungan tanpa pendapatan memadai.
“Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?” ucap Dedi.
“Sekolahnya masih jelek, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmasnya terbatas, BPJS belum terbayar. Bahkan, banyak rakyatnya enggak punya toilet.”
Dedi juga menyinggung potensi pemborosan anggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan rapat di hotel. Ia mengaku sudah berpengalaman menghadapi praktik semacam itu.
“Saya ini pengalaman, tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan 10, yang hadir 7. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi,” ungkapnya.
Dedi menyerukan agar seluruh kepala daerah di Jawa Barat menahan diri dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menggunakan anggaran.
“Jangan dulu berpesta di atas derita rakyat. Buanglah uang di tempat uang itu dikumpulkan. Rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pelarangan ini bukan untuk mengekang, melainkan bentuk tanggung jawab moral.
“Kalau kita bisa alihkan anggaran hotel itu untuk bangun sekolah, irigasi, dan puskesmas, itu jauh lebih bermanfaat. Saya mohon maaf kalau terlihat keras, tetapi ini untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat,” tutupnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar: Harus Dipertimbangkan Dampaknya
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Iwan Suryawan, memberikan pandangan berbeda terkait pelarangan kegiatan dinas di hotel. Ia menilai kebijakan Kemendagri yang memperbolehkan kegiatan di hotel sebaiknya tidak langsung ditolak, melainkan dikaji secara mendalam.
